MCMNEWS.ID – Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Slamet Santosa, angkat bicara soal rotasi jabatan yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

Dikatakan Slamet, Bawaslu akan memanggil pihak pemerintah kota Tangsel untuk meminta keterangan perihal rotasi jabatan tersebut.

“Kita akan meminta penjelasan perihal persetujuan dari Kemendagri. Berdasarkan pasal 71 (UU Nomor 10 Tahun 2016),” kata Slamet, kepada Mcmnews.id, Sabtu malam, (16/5/2020).

“Hari Senin kita akan bersurat (kepada Walikota Tangsel),” tambahnya.

Ketika ditanya, jika belum mendapatkan surat persetujuan dari Kemendagri, apakah Bawaslu akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Kota Tangsel, Slamet mengungkapkan, bahwa itu dikembalikan kepada Undang-Undang yang berlaku.

“Ya kita sesuai Undang-Undang saja. Karena yang mengatur (tentang pemberian sanksi) Undang-Undang,” katanya.

Seperti diketahui, menurut informasi yang diterima Mcmnews.id, Pemerintah Kota Tangsel melakukan rotasi jabatan diakhir masa periodesasi.

Dalam lampiran 1 Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 821.2/Kep.154-HUK/2020 terdapat 12 nama pegawai negeri sipil yang mengalami rotasi.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, pada Pasal 72 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.