MCMNEWS.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap temuan penting dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat maju dalam Pemilu 2024.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK menjatuhkan diskualifikasi terhadap Gibran.
MK menyatakan persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan tersebut berada pada ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan konsekuensi hukumnya.
Putusan itu disampaikan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
MK Soroti Dokumen Pendidikan Gibran
Dalam persidangan, persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu bagian penting yang diperiksa.MK mencermati dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri. Salah satunya adalah certificate of attendance dari UTS Insearch di Australia.
Dokumen tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa Gibran pernah mengikuti pendidikan di institusi tersebut.
Namun, MK membedakan antara bukti mengikuti pendidikan dengan dokumen yang membuktikan seseorang telah menyelesaikan atau menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu.
Dalam persidangan sebelumnya, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengakui bahwa ketika permohonan penyetaraan diajukan, tidak terdapat ijazah yang diserahkan. Status tamat belajar kemudian dinilai berdasarkan transkrip dan rekam pendidikan yang tersedia.
Tidak Ditemukan Ijazah Setara SMA
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak memperoleh bukti yang meyakinkan mengenai adanya ijazah maupun sertifikat diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA, MA, SMK, atau MAK.
MK juga menilai pengetahuan yang dianggap setara dengan pendidikan SMA atau SMK tidak sama dengan bukti seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tersebut.
Dengan kata lain, adanya rekam pembelajaran atau pengetahuan yang dinilai memiliki kesetaraan tidak otomatis dapat dipersamakan dengan keberadaan ijazah sebagai bukti kelulusan.
Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan MK ketika memeriksa dalil para pemohon.
Kewenangan Tidak Berhenti di MKMeski menemukan fakta mengenai tidak adanya dokumen ijazah atau sertifikat diploma yang dapat dijadikan dasar penyetaraan, MK tidak kemudian mengambil langkah untuk membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
MK menyatakan terdapat persoalan kewenangan dan kedudukan hukum pemohon dalam perkara tersebut.Dalam amar putusan, MK mengabulkan eksepsi termohon terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Karena itu, tuntutan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan KPU tidak dikabulkan.
Persoalan Syarat Pendidikan Jadi Perhatian Publik
Perkara tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.
Mereka mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Para pemohon menilai calon presiden dan wakil presiden wajib memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Mereka kemudian meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan dan, apabila terbukti syarat tidak terpenuhi, meminta agar Gibran didiskualifikasi dari pencalonan.
Dalam proses persidangan, MK memeriksa berbagai dokumen serta keterangan dari pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pihak yang memahami sistem pendidikan di Australia dan Singapura.
Pemeriksaan tersebut kemudian mengungkap adanya perbedaan antara dokumen kehadiran, transkrip pendidikan, dan dokumen yang dapat menjadi bukti kelulusan.
Putusan MK Tidak Mendiskualifikasi Gibran
Pada akhirnya, meskipun MK menyampaikan bahwa tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA, perkara tersebut berakhir dengan putusan permohonan tidak dapat diterima.
Dengan demikian, MK tidak mengabulkan permintaan para pemohon untuk membatalkan pencalonan Gibran maupun mendiskualifikasinya dari jabatan Wakil Presiden.
Putusan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan mengenai dokumen pendidikan dan konsekuensi administratif atau hukumnya tidak seluruhnya berada dalam kewenangan MK dalam perkara tersebut.
MK telah memberikan penilaian dalam batas kewenangannya, sementara persoalan lain mengenai administrasi pendidikan dan konsekuensi hukumnya tetap menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara tersebut kini memasuki babak baru setelah MK menyelesaikan pemeriksaan dan membacakan putusannya.