MCMNEWS.ID – Dinamika pemerintahan Kota Tangerang Selatan kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah mencuatnya berbagai tantangan tata kelola—mulai dari isu lingkungan hingga efektivitas pengawasan internal—wacana perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi pemantik diskusi publik mengenai arah masa depan birokrasi di kota satelit ini.

Posisi Sekda, sebagai titik pusat koordinasi administratif, bukan sekadar jabatan struktural, melainkan simbol kesehatan manajemen pemerintahan. Munculnya berbagai persoalan di level dinas teknis belakangan ini dipandang sebagai indikator perlunya evaluasi mendalam terhadap sejauh mana sistem pengawasan dan pembinaan ASN telah berjalan optimal selama ini.

Birokrasi Butuh “Napas Baru”

Pengamat Kebijakan Publik dari LBH Tridharma Indonesia Dodi Prasetya Azhari, SH menilai bahwa keberlanjutan sebuah kepemimpinan birokrasi haruslah berbasis pada evaluasi yang jernih dan objektif. Mempertahankan posisi pimpinan tertinggi birokrasi di tengah situasi yang membutuhkan akselerasi perubahan justru dikhawatirkan akan memicu stagnasi.

“Kita perlu merenung, apakah Tangerang Selatan hari ini membutuhkan keberlanjutan demi stabilitas semata, ataukah membutuhkan napas baru untuk menjawab kompleksitas masalah yang kian meningkat? Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang memberikan ruang bagi sirkulasi kepemimpinan dan ide-ide segar,” ujar Dodi sapaan akrabnya Rabu (13/05).

Refleksi Atas Fungsi Pengawasan

Catatan kritis mengemuka terkait peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Munculnya celah dalam pengelolaan urusan krusial, seperti sektor lingkungan hidup, menjadi refleksi bahwa ada ruang perbaikan yang besar dalam sistem kendali internal. Kritik ini tidak hanya tertuju pada satu kasus, melainkan pada bagaimana sistem koordinasi antar-lembaga dibangun dan dijaga integritasnya.

Menurut Dodi, stabilitas birokrasi sering kali menjadi alasan utama mempertahankan pejabat senior. Namun di sisi lain, integritas birokrasi Tangsel sedang diuji oleh skandal yang belum lama terjadi cukup menyesakkan dada—masalah pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Antara Stabilitas dan Evaluasi Skandal sampah bukan sekadar masalah teknis di lapangan. Ini adalah persoalan tata kelola. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), peran Sekda sangatlah krusial dalam memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan.” Kata Dodi.

“Kepemimpinan birokrasi tidak hanya dinilai dari apa yang tercapai di atas kertas, tetapi dari sejauh mana sistem mampu mencegah terjadinya degradasi tata kelola. Perpanjangan jabatan di tengah tumpukan pekerjaan rumah yang belum tuntas tentu memicu pertanyaan tentang standar evaluasi kinerja yang digunakan,” tambah Dodi.

Mendorong Seleksi Terbuka sebagai Solusi Demokratis

Alih-alih memilih jalan perpanjangan otomatis, pemerintah daerah didorong untuk mengedepankan semangat merit system melalui seleksi terbuka atau open bidding. Langkah ini dinilai lebih elegan untuk menguji kembali kompetensi dan memberikan kesempatan bagi kader-kader terbaik bangsa untuk berkontribusi bagi Tangsel.

“Langkah ini bukan tentang mengganti sosok, melainkan tentang menghadirkan harapan baru bagi publik bahwa pemerintah kota berkomitmen pada transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Tangsel membutuhkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya memahami administrasi, tetapi juga memiliki kepekaan tajam terhadap krisis dan integritas yang tak tergoyahkan,” tutupnya.