MCMNEWS.ID – Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar, bertemu dengan sejumlah pejabat dari His Majesty’s Treasury (HM Treasury).

Pada pertemuan tersebut, Cahyo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan memperkuat legal infrastructure dan institutional infrastructure.

“Pemerintah Indonesia melakukan upaya penguatan legal infrastructure dan institutional infrastructure dalam memerangi TPPU dan TPPT melalui penerbitan sejumlah peraturan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri,” kata Cahyo saat melakukan pertemuan, Selasa (7/2/2023).

Untuk diketahui, pada proses untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), Indonesia telah melalui tahapan on site mutual evaluation review yang berlangsung pada pertengahan tahun lalu dan face-to-face meeting pada Desember 2022.

Plenary meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Februari 2023 di Paris akan menjadi pertemuan puncak yang menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF.

Oleh karena itu, Indonesia berupaya meraih dukungan dari negara-negara anggota FATF, dalam hal ini termasuk dari Inggris.

Pihak HM Treasury yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari Sanctions and Illicit Finance Team, yaitu: Jennifer Haslett (Deputy Head of the UK FATF Delegation), Dylan Bage (Senior Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation), dan Abi Harrison (Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation) mengajukan pertanyaan terutama mengenai pengawasan terhadap profesi notaris.

Cahyo R. Muzhar yang didampingi oleh M. Aliamsyah (Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), Tudiono (Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional), serta pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

Hal tersebut mendapatkan respon positif dari pihak HM Treasury yang akan memberikan rekomendasi kepada tim delegasi Inggris untuk mendukung keanggotaan Indonesia pada FATF dalam Plenary Meeting di Paris.