MCMNEWS.ID – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad apresiasi soal inisiatif dari Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akan menjembatani rekonsiliasi parpol usai Pemilu 2024.

Diketahui sebelumnya, dalam acara “Tribute to Bang Akbar Tandjung” di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Minggu (19/5/2024), Politikus Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menggulirkan wacana rekonsiliasi nasional antara pendukung pasangan calon 1, 2 dan 3.

“Kami bersama Mas Ara juga sedang menyiapkan sebuah gagasan rekonsiliasi nasional. Bagaimana kita mempertemukan dalam suatu forum diskusi yang hangat, bicara tentang bangsa dan negara antara 01, 02 dan 03 dalam waktu dekat ini,” ujar Bamsoet.

“Tantangan ke depan bangsa ini sangat berat, sehingga perlu kekompakan, kegotongroyongan dan saling memahami, saling mendukung satu sama lain antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan presiden hari ini, Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya menjadi satu membangun bangsa dan negara ke depan,” tegasnya.

Dari pernyataan Bamsoet itu, Dasco menegaskan jika pihaknya dan Presiden terpilh Prabowo Subianto sudah melakukan hal itu usai pencoblosan pemilu pada Februari 2024.

Ia mengatakan, rekonsiliasi itu biasanya dilakukan oleh pemenang pesta demokrasi. Malahan hal tersebut sudah dilakukan pihaknya sedari quick count.

“Saya pikir apa yang disampaikan (Bamsoet) itu sudah kami lakukan. Jadi fungsi-fungsi atau kerja-kerja rekonsiliasi itu kan dilakukan oleh pemenang biasanya, bukan diinisiasi oleh lembaga negara, diinisiasi oleh partai politik, peserta pemilu, maupun presiden terpilih,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

“Dan kerja-kerja itu sudah kami lakukan sejak quick count malah, sejak sebelum ditetapkan oleh MK, dan setelah ditetapkan oleh MK dan KPU, ini juga tetap kami jalankan,” jelasnya.

Upaya rekonsiliasi yang Gerindra ataupun Prabowo lakukan adalah untuk menyamakan visi dalam lima tahun ke depannya. Sehingga, jelas Dasco, Gerindra tak akan memaksa jika ada pihaknya yang tetap ingin berada di luar pemerintahan.

“Yang dinamakan rekonsiliasi adalah kita menyamakan visi untuk membangun Indonesia ke depan, entah dia ada di luar pemerintahan atau di pemerintahan,” ucapnya.

“Itu yang kemudian kita lakukan, dialog-dialog dan komunikasi-komunikasi antar parpol yang ada,” tandasnya.