MCMNEWS.ID –  Mabes Polri menangkap DW, pemilik akun @podoradong terkait kerusuhan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam akun media sosialnya, DW mempunyai ribuan pengikut.

Demikian dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

“Tersangka keenam yaitu inisial DW. Ini dia sama juga memposting di akun yang bersangkutan, ada 4 akun, kemudian dengan ribuan follower,” tutur Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan yang dikuti dari Merdeka, Kamis (15/10).

DW sendiri dihadirkan di Bareskrim Polri bersama delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Argo membacakan salah satu cuitan yang membawa si pemilik akun ke tahanan.

“Dia menulis di sana bahwa ‘bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan Istana, tapi sebuah kesepakatan’ dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti,” kata Argo dalam konferensi pers yang disiarkan online, Kamis (15 Oktober 2020).

Diakses di akun Twitternya yang memiliki lebih dari 139 ribu follower, cuitan itu ditulis @podoradong pada 16 Agustus 2020. Bunyi persisnya,“Jadi bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan istana. Omnibus law adalah buah kesepakatan pemenangan Jokowi pada pilpres 2019.”

Cuitan itu disukai oleh lebih dari 4 ribu orang dan dicuit ulang oleh 1,5 ribu netizen.

Unggahan terakhir akun itu dibuat pada 10 Oktober 2020 yang isinya menuduh Presiden Jokowi tidak membaca apa yang ditandatanganinya. Cuitan itu merujuk pada UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain itu, akun @podoradong sejak dulu sering terlibat perang cuitan (tweet war) dengan akun-akun pendukung pemerintah.

Argo mengatakan, DW dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.