MCMNEWS.ID – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, beberapa waktu lalu (Jum’at 15/5/2020) sempat merotasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Tangsel. Namun hal itu disinyalir melanggar UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Didalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam pasal 72 ayat 2 disebut bahwa tidak diperbolehkan melakukan penggantian jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, mengungkapkan, Airin tidak memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingat adanya pengunduran waktu pelaksanaan Pilkada.

“Tidak perlu (izin dari Kemendagri). Saya pikir dalam situasi abnormal (Pandemi Covid-19) sekarang ini, diskresi (wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri) memang wajar dilakukan oleh seorang kepala daerah agar program kebijakan daerah tetap berjalan,” kata Wasisto saat dikonfirmasi wartawan.

“Namun yang jadi janggal itu, letak urgensi dari rotasi jabatan itu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada September 2020 harus mundur karena pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan Pilkada tersebut pada Desember 2020 mendatang.

Sekedar informasi, pejabat yang dilantik Airin antara lain Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel,TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo.

Selanjutnya, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP dan lainnya. Pelantikan dilakukan di lantai 4 Puspemkot Tangsel.