MCMNEWS.ID – Presiden Jokowi menegaskan bahwa posisi menteri adalah hak Presiden untuk menentukan. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab klaim Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai kursi Menteri Pertahanan (Menhan) yang kini diduduki Prabowo Subianto semula merupakan jatah untuknya.

“Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Jokowi memastikan tidak ada ‘jatah’ terkait posisi menteri seperti apa yang disampaikan oleh Cak Imin.

“Nggak ada jatah-jatah seperti itu ya, nggak ada,” kata Jokowi sambil tertawa.
Sebelumnya Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/11) lalu mengklaim jatah Menhan ini awalnya untuknya.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin untuk merespons Waketum PAN Yandri Susanto yang pertanyakan sikap Cak Imin menggaungkan narasi perubahan padahal masih berada di pemerintahan Jokowi.

Cak Imin pun menyinggung PAN sempat menjadi partai di luar pemerintahan Jokowi. Bahkan, pada gelaran Pilpres dua kali berturut-turut mendukung Prabowo Subianto.

“Yandri ini adalah PAN, bilang saya nggak konsisten karena koalisi Jokowi tapi idenya perubahan. PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi,” kata Cak Imin.

PKB yang justru sejak Pilpres 2014 dan 2019 konsisten mendukung Presiden Jokowi menyinggung PAN yang mendapat jatah satu kursi menteri usai bergabung sebagai partai pro pemerintah.

“Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, nggak ada ujan enggak ada angin,” ujarnya.

Saat itulah Cak Imin pun mengaku bahwa posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju sebenarnya ditawarkan kepadanya. Namun, posisi tersebut akhirnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah partainya memutuskan menjadi bagian pro-pemerintah.

“Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janjinya begitu,” ucapnya.

“Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair,” sambungnya.