MCMNEWS.ID – Program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan oleh salah satu pasangan calon terpilih pilpres 2024 sedang ramai diperbincangkan oleh beberapa pihak maupun masyarakat.

Ada yang beropini bahwa program ini kurang tepat karena menggunakan biaya yang begitu besar, atapun kurang efektif karena dirasa masih banyak permasalahan negara yang lebih penting untuk diprioritaskan, seperti memerangi korupsi.

Berbicara mengenai pelaksanaan program tersebut, Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, lebih khawatir kepada tanggung jawab pelaksanaan program ini ketika sudah masif berjalan.

Trubus mengatakan, program ini harus lebih hati-hati kepada para pihak vendor atau pengusaha yang ingin turut sebagai penyelenggara.

Hal tersebut dikatakannya, melihat
program makan siang dan susu gratis mempunyai anggaran yang sangat cukup besar dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Program makan siang dan susu gratis bisa dikatakan sebagai pemborosan uang negara, karna anggaran yang dikeluarkan cukup besar pula dan itu membebani APBN kalo misalkan di bebankan oleh APBN,” ujar Trubus, Rabu (27/3/2024) Kemarin.

“Sementara konteksnya itu lebih sasarannya kepada anak sekolah-anak sekolah yaitu SMP/SMA, belom lagi diperhitungkan bagi mereka anak seusia itu tidak sekolah. Jadi ini saya lihat seperti itu,” tuturnya.

Lanjutnya, anak sekolah itu juga sebenarnya sudah dapat banyak bantuan selama ini seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan segala macam program lainnya sehingga dapat menimbulkan persoalan di pengawasan sama realisasinya.

“Kualitasnya sendiri dengan nilai Rp 15,000 itu kan tidak gerak. Artinya pihak ini, sudah di uji coba ternyata konsistensinya masih tanda tanya,” terang Trubus.

“Artinya juga dari kualitas makanannya, karna harga materialnya makin hari makin mahal, maka kemudian jika ini dipegang oleh pihak penyelenggara patut dipertanyakan,” ucap Trubus.

Dengan itu, Trubus sangat menyayangkan apabila program makan siang dan susu gratis ini dialihkan kepada vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab.

Ketakutannya, adanya pengusaha-pengusaha yang muncul disitu, seolah-olah sebagai pihak yang melaksanakan. Jadi bedanya dulu Bansos (Bantuan Sosial) non tunai itu semua jadi ajang bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan celah dari program tersebut.

“Ada kemungkinan dari program makan siang gratis para pengusaha berlomba-lomba bisnis di kuliner atau katering, bahkan tarik tarik menarik kepentingan juga,” terangnya.

Ia mengutarakan, untuk merealisasikan program ini agar bisa berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat, maka harus dipilih dengan teliti dalam memilih siapa yang dapat bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

“Jadi menurut saya ini diperlukan
Badan Pangan misalnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebenarnya juga bisa melaksanakan hal tersebut jika bicara mencakup pangan,” jelasnya.