MCMNEWS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, menyebut, pihaknya akan merealisasikan tujuh rekomendasi Ketetapan MPR RI Periode 2014-2019 kepada MPR RI Periode 2019-2024.

Demikian dikatakan Fadel dalam acara Webinar yang diselenggarakan oleh DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dengan tema ‘Legalitas Ketetapan 7 Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 Kepada MPR Periode 2019-2024’, Senin, (30/8/2021).

Fadel mengungkapkan, ketujuh rekomendasi tersebut hingga kini masih dalam tahap kajian MPR RI.

“Prinsipnya dapat dilaksanakan dan semua partai maupun DPD prinsipnya setuju melaksanakan, didalam pembicaraan tersebut (termasuk, red) mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),” kata Fadel.

“Di MPR ada badan pengkajian MPR, ada tiga badan, satu badan pengkajian, badan anggaran, dan badan sosialisasi. Di badan kajian ini ikut serta banyak orang terlibat disitu. Kemudian ada juga satu badan yang kita bikin untuk mengkaji beberapa hal, baik dari luar maupun dari anggota MPR sendiri dimana anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD,” lanjutnya.

Fadel menyebut, dirinya pun setuju dengan Salah satu poin rekomendasi yaitu penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Menurutnya, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia harus menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan.

“Memang Pancasila harus menjadi landasan dalam peraturan membuat undang-undangan,” tutur Fadel.

“Pemahaman dasar Pancasila digunakan untuk menyusun atau menjadi landasan, karena Pancasila adalah filosofi negara kita,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad. Dok: Tangkapan layar

Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD itupun menjelaskan, Indonesia membutuhkan PPHN sebagai pedoman demi adanya visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Jadi kalau dulu zaman Soekarno, Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai legalitas haluan negara itu diungkapkan oleh Presiden Soekarno pada waktu 17 Agustus 1959. Hal ini kemudian sangat menyeluruh memberikan spirit yang sangat besar dan menjadi hal yang menarik,” terangnya.

“Kemudian pada waktu Orde Baru itu dijadikan GBHN dan saat ini sekarang kita di MPR menyiapkan PPHN,” katanya

Politisi Partai Golkar itupun menuturkan, terdapat tiga alternatif hukum dalam pembentukan PPHN. Di antaranya dengan mengubah sistematik UUD 1945, membentuk UU dan menggunakan Ketetapan MPR.

“Kalau mengubah sistematik UUD 1945, tapi ini akan lebih rancu. Atau yang kedua membuat cukup UU. Kalau UU maka lebih gampang di-‘judicial review’. Ketiga dengan ketetapan MPR, kalau ketetapan MPR maka tidak perlu mengubah UUD 1945,” tandasnya.

Seperti diketahui terdapat tujuh poin rekomendasi dari MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024, diantaranya :

1. Pokok-pokok Haluan Negara;
2. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;
4. Penataan Sistem Presidensial;
5. Penataan Kekuasaan Kehakiman;
6. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara;
7. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.