MCMNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR akan menjaga supremasi sipil dalam membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  

Dasco menjelaskan bahwa dalam RUU TNI yang sedang dibahas, terdapat tiga pasal yang mengalami perubahan, yakni mengenai kedudukan TNI, batas usia pensiun, serta jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Namun, ia menekankan bahwa penyesuaian terkait jabatan sipil hanya mengatur posisi yang selama ini sudah diisi oleh anggota TNI aktif.  

“Dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).  

Ia juga menyoroti adanya penolakan terhadap RUU TNI yang ramai di media sosial. Menurutnya, banyak dari kritik tersebut berdasarkan draf yang tidak sesuai dengan versi yang sedang dibahas di Komisi I DPR RI. Hal ini, katanya, memicu berkembangnya isu terkait “dwifungsi” TNI.  

“Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan,” katanya.  

Menanggapi insiden di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3) malam, Dasco menyatakan bahwa DPR RI selalu terbuka terhadap masukan masyarakat. Namun, ia menambahkan bahwa perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi ruang rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di hotel tersebut tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya.  

“Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi karena mereka minta kemarin untuk ditemui,” jelasnya.  

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pembahasan RUU TNI yang dinilai tidak transparan. Salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan keberatannya saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.  

“Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” ujar Andrie Yunus.  

Aksi tersebut dilakukan oleh tiga perwakilan koalisi yang tiba-tiba memasuki ruang rapat. Namun, mereka langsung diamankan oleh petugas dan dikeluarkan dari ruangan.