MCMNEWS.ID – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berharap hasil kajian Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) selesai pada awal tahun 2022. Menurutnya, Badan Pengkajian bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dan sejumlah pakar atau akademisi sedang berupaya menyelesaikan kajian PPHN.

“Diharapkan kajian PPHN berikut naskah akademiknya akan selesai awal tahun 2022,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Bamsoet juga membantah anggapan kajian PPHN tak pernah dibahas di parlemen. Dikatakan Bamsoet, kajian PPHN yang saat ini dilakukan merupakan rekomendasi dari MPR RI periode 2009-2014 dan 2024-2019.

“Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen,” terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itupun menjelaskan bahwa setelah kajian PPHN selesai, maka pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para pemangku kepentingan lainnya.

Komunikasi bertujuan untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya memiliki PPHN bagi Indonesia sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

Lanjut Bambang, kemudian menjelaskan kapan pimpinan MPR akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amendemen UUD 1945 sesuai Pasal 37 UUD 1945 yang hanya fokus pada penambahan dua pasal.

Apabila semua pimpinan partai politik telah sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan, sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR yang terdiri atas DPR dan DPD.

“Dengan demikian, amendemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain di luar PPHN,” katanya.

Bamsoet juga mengatakan kebutuhan PPHN telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia.

Mantan Ketua DPR RI itu juga menyatakan bahwa bentuk hukum ideal bagi PPHN adalah melalui Ketetapan MPR.

Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun bukan diatur langsung dalam konstitusi.

Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat dan bersifat direktif.

“Maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi,” papar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi, yakni perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD 1945 yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal.

“Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945. Antara lain penambahan 1 ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” urai Bamsoet.