MCMNEWS.ID – Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua secara sepihak.

Atas hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, menilai langkah yang dilakukan ULMWP hanya bentuk gimik belaka dan gaya yang dilakukan mudah ditebak.

“Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu,” kata Christina di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Karena itu, Christina menganggap apa yang dilakukan ULMWP hanya gimik untuk mencari perhatian.

“Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB. Itukan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil. Ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan,” kata Christina.

Christina mengatakan, apapun usaha yang dilakukan semisal deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, hal tersebut tidak membuat wilayah tersebut lepas dari NKRI.

“Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya ga bisalah, kita mengakui NKRI itu satu. Lalu kaya di Inggris dulu juga deklarasi, di Oxford, di sana juga mengakuinya Indonesia kita kok,” kata Christina.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menolak deklarasi pembentukan pemerintahan sementara oleh Ketua ULMWP Benny Wenda.

Selasa 1 Desember 2020, Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua. ULMWP sendiri menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Pemimpin OPM TPNPB Jefrey Bomanak menegaskan, deklarasi Benny Wenda tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan serta rakyat Papua Barat.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

“Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal,” tegasnya.