MCMNEWS.ID – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perangkat Polri seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber serta Badan Siber dan Sandi Negara menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia.

Terduga, kebocoran data tersebut berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Sebagaimana disampaikan pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, dari satu juta sampel data yang ia peroleh dan teliti, menunjukan adanya kecenderungan data tersebut mengandung informasi pribadi peserta jaminan sosial kesehatan. Dibuktikan adanya informasi ‘nama penanggung’ dan ‘nomor kartu’ seperti formulir jaminan sosial kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan persoalan kecil namun sangat serius,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya, ditulis Sabtu, (22/05/21).

Menurutnya, di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga. Kedaulatan data menunjukan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah “new oil”, yang artinya lebih berharga dari minyak.

“Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia. Sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan siber kita tidak kuat,” Ujar Bamsoet.

Selain kejadian tersebut, Bamsoet mengatakan, bahwa tren kejahatan siber juga semakin meningkat misalnya berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan siber.

“Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 4.586 laporan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.360 laporan,” Jelas Politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, selain kebocoran data, kejahatan siber memiliki ragam jenis, antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.

Bamsoet mengutip dari data Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN mencatat pada Januari-November 2020 terdapat 423 juta serangan siber ke Indonesia.

Data tersebut, menurut dia, meningkat tajam pada tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa.

Laporan: Irfan Kurniawan