MCMNEWS.ID – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menegaskan, setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak mendapat perlindungan sama di mata hukum tanpa terkecuali. 

Sebagai warga negara, lanjutnya, orang-orang dari kelompok atau organisasi Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum yang ia maksud. 

Perbedaan yang terjadi di antara kelompok, termasuk dalam hal keagamaan harus dapat diselesaikan dengan dialog tanpa tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Penyataan ini disampaikan Menag dalam Webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama yang digelar Polda Metro Jaya.

“Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapa pun, di depan hukum itu sama. Oleh karena itu negara wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara,” tutur Menag Yaqut, Minggu (27/12).

“Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang paling besar mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang lain. Ini sikap dasar pertama yang akan pemerintah pegang,” imbuhnya.

Menag juga mengungkapkan dialog menjadi sikap dasar yang harus dipilih untuk mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi, termasuk terkait hal keagamaan.

“Kedua, jika ada perbedaan pandangan, jika ada perbedaan keyakinan, jika ada perbedaan pendapat terkait hal-hal keagamaan, kita selesaikan dengan dialog. Kementerian Agama, dan Saya sebagai Menag siap memberikan fasilitas mereka untuk berdialog. Itu sikap dasar,” tegas Menag.

“Forum ini akan menjadi saksi dan mengawal, bahwa saya akan pegang dua hal itu selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama,” tutup Menag.

Sumber: kemenag.go.id