MCMNEWS.ID – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi atau penyetaraan jabatan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. 

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya beberapa surat edaran dari kementerian terkait. Diantaranya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah mengeluatkan Surat Edaran Nomor 130/13988/SJ tanggal 13 Desember 2019 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Nofyar Rani menyebut adanya kemungkinan peleburan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rancangan penyederhanaan birokrasi.

“Mungkin saja (peleburan OPD). Ini semua masih rancangan. Pertama Menpan-RB mengurus semua penyederhanaan tadi di level kementerian,” kata Nofyar Rani, Selasa, (6/4/2021).

“Di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merancang penyederhaan birokrasi di daerah. Untuk kabupaten/kota difasilitasi oleh Gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Rani menyatakan, peleburan OPD tersebut bergantung kepada keinginan Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota Tangsel, jika penyederhanaan dirasa perlu dalam memberikan pelayanan yang efisien terhadap masyarakat.

“Bisa saja, bagaimana tergantung urgensi dari daerah. Kalau urgensi kepentingan visi misinya masih bisa dan sasarannya Indag ke UMKM juga, dan kalau keinginan kepala daerah untuk merampingkan dengan tujuan efektivitas, bisa saja,” tutur Rani.

“Nanti jabatan fungsionalnya dilebur semua. Kalau sasarannya sama, untuk pelayanan birokrasi yang lebih efisien. Kalau melihat kearah sana, rasanya iya (akan melebur). Tidak hanya orangnya, bisa jadi lembaganya juga,” tandasnya.