Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga sekaligus staf Ahli Kemenkominfo, Henry Subiakto mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi memang sedang berkomitmen melakukan transformasi digital. Sebab ke depan semua hal akan mengarah ke era digital.

“Maka dipersiapkanlah transformasi digital dengan membangun infrastruktur, memperkuat sumber daya manusianya,” kata Henry dalam diskusi daring BAKTI Kominfo yang bertemakan “Pemanfaatan TIK untuk Sosial dan Bisnis”, Selasa, (10/8/2021).

Menurutnya, tak hanya soal infrastruktur digital, saat ini pemerintah juga menyusun regulasi untuk menata infrastruktur digital. Termasuk misalnya adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Ia menyebut teknologi memang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini muncul istilah era kelimpahan informasi.

“Walaupun pembangunan infrastruktur belum selesai tapi sekarang pengguna internet di Indonesia sudah 202,6 juta pada penduduk di sekitar 275 juta pengguna internetnya sudah mendekati 74 persen.”.

“Teknologi yang diciptakan manusia sekarang justru menjadi bagian yang mempengaruhi manusia lain untuk berubah atau beradaptasi sesuai dengan karakter teknologi itu, muncul budaya digital, itu yang disebut sebagai sosiometriality,” katanya.

Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Rizki Sadig menyatakan, situasi pandemi membuat semua pihak perlu bersyukur. Pasalnya, kalau tidak ada pandemi maka pemerintah DPR dan seluruh masyarakat masih belum bisa memanfaatkan teknologi secara optimal.

“Pemerintah pun dipaksa untuk mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, DPR dipaksa untuk membahas aturan-aturan yang selama ini mungkin belum secara tepat kita lakukan tentang perlindungan data pribadi, tentang bagaimana menyampaikan tentang masalah program-program hubungan dengan masyarakat dan hubungan dengan teknik dan sebagainya,” kata Rizki Sadig.

Di saat situasi ekonomi masyarakat tidak sama, lanjut dia, pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi adalah tantangan luar biasa yang dihadapi oleh pemerintah, DPR maupun masyarakat.