MCMNEWS.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menggantikan PPKM Mikro yang sebelumnya telah dijalankan.

PPKM Darurat sendiri akan dijalankan di 48 Kabupaten/Kota yang mencakup wilayah Jawa-Bali pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan akan menguatkan koodinasi secara ketat dengan pihak RT/RW dalam penerapan PPKM Darurat.

Menurut Benyamin, RT/RW adalah pihak yang memahami pemetaan daerah secara detail dan mampu melakukan sosialisasi secara maksimal.

“Justru titik sentralnya itu PPKM Darurat ini, adanya di RT/RW, seperti misalnya pesta pernikahan yang hanya boleh 30 orang saja, pengawasannya itu mereka,” kata Benyamin.

“Akan ada penguatan kolaborasi dan koordinasi dengan tingkat RT/RW,” lanjut Benyamin.

Seperti diketahui, sebelumnya koordinasi Pemkot Tangsel dengan pihak RT/RW dalam penerapan PPKM Mikro dinilai masih sangat lemah.

Anggota DPRD Tangsel, Emanuella Ridayanti, menuturkan, unsur RT dan RW sangat bersentuhan langsung kepada masyarakat. Terutama, tambah Rida, dalam hal sosialisasi penerapan protokol kesehatan (Prokes), dan larangan berkegiatan di lingkungan masyarakat.

“Harus adanya koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan dari tingkat Pemkot hingga Unsur RT & RW. Seperti RT/RW yang dapat memberikan sosialisasi kepada warganya, Pemkot yang dapat memberikan sosialisasi kepada kecamatan dan kelurahan untuk diteruskan ke warga,” kata Rida.

“Sehingga Prokes dapat disadari dan dipahami oleh masyarakat. Tentu harus juga diikuti dengan penegakkan,” pungkasnya.