MCMNEWS.ID – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk memastikan vaksin covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia harus terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya.

Felly mengatakan, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mempersiapkan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan Perpres No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Felly juga meminta Kemenkes untuk menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, infrastruktur vaksinasi termasuk sarana-prasarana, jejaring layanan fasilitas kesehatan, logistik rantai dingin sesuai standar, serta SDM dalam pelaksanaan vaksinasi termasuk anggaran yang diperlukan.
 
“Grand design pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu dipersiapkan termasuk anggaran yang diperlukan,” kata Fellyz dikutip dari Parlementaria, Selasa (17/11/2020).

Dalam rangka transparansi publik, Felly mendesak BPOM untuk secara periodik menjelaskan dan mempublikasi ke masyarakat atas hasil uji klinik kandidat vaksin Covid-19 yang dilakukan di Indonesia serta memastikan penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) berdasarkan hasil uji klinik dan data ilmiah untuk menjamin khasiat, keamanan dan mutu vaksin Covid-19. 

“Kementerian Kesehatan serta Badan POM perlu terus membuat strategi komunikasi publik yang efektif untuk mencegah informasi yang salah (disinformasi) di masyarakat,” tegas Felly.

Politikus Partai NasDem itupun meminta BPOM dan Kemenkes mengoptimalkan penangan penyakit penyerta Covid-19.

”Termasuk penyiapan pelibatan fasilitas kesehatan tingkat primer untuk melakukan deteksi dini dan memastikan ketersediaan obat-obatan penyakit prnyerta seperti pneumonia, hipertensi dan diabetes,” tandasnya.
 
Menteri Kesehatan, Terawan, menyebut bahwa Kemenkes telah menyiapkan Peraturan, SDM, adminsitrasi, logistik, jaringan fasilitas layanan kesehatan dan sistem monev untuk pelaksanaan vaksinisasi covid-19.

Adapun sasaran penerima vaksin Covid-19 sebanyak 107.206.544 orang dengan rentan usia 18 sampai 59 tahun. Dari sasaran tersebut, sebesar 30 persen diantaranya merupakan kelompok penerima vaksin dari program yang dibiayai pemerintah dan 70 persen lainnya ialah kelompok penerima vaksin mandiri.

“Jumlah sasaran sudah mengakomodasi rekomendasi WHO yang melakukan secara bertahap. Pelaksanaan dilakukan drngan pendekatan dua skema,” katanya.

Dia menerangkan bahwa total penerima vaksin dari program pemerintah 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19.

Menurutnya, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate of vaccine atau perhitungan jumlah total vaksin dengan jumlah dosis yang diberikan sebesar 15 persen. Sementara itu, penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 dengan kebutuhan 172.611.061 dosis vaksin Covid-19.