MCMNEWS.ID – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Dalam keterangan tertulis yang didapat Mcmnews.id, Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rachman, mengatakan, Pilkada 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 9 Desember.

Hal itu lantaran demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Lanjut Fadjroel, Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakam hukum dan sanksi agar tidak terjadi klaster baru Pilkada.

“Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satupun negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” kata Fadjroel, dalam keterangan yang didapat Mcmnews.id, Senin, (21/9/2020).

“Pilkada pada masa pandemi bukan hal yang mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilu pada masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” tambahnya.

Fadjroel mengungkapkan, Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Menurutnya, semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

“Pilkada serentak ini harus jadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara untuk bangkit bersama dan menjadikan Pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya.

“Sekaligus menunjukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945.” tandasnya.