MCMNEWS.ID – Terkait Selisih angka Daftar Pemilih Sementara (DPS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) segera melakukan perbaikan data.

Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie mengatakan, masyarakat Tangsel yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih calon pemimpinnya sebagaimana dijamin Konstitusi UUD Tahun 1945.

“Angka selisih tersebut merupakan ancaman demokrasi. Sangat berbahaya kalau sampai 25.861 orang kehilangan hak untuk memilih. Hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi tidak berkualitas,” kata Hamim, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Rabu, (16/9/2020).

Dikatakan Hamim, KPUD harus membuat sistem secara online yang memungkinkan masyarakat mengecek data pemilih dan kemudian secara mandiri menginput data pemilih bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih.

“Menurut kami itu tidak sulit. Badan Pengawas Pemilu Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemilu (juga) harus mengawal persoalan ini dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dedi Budiawan, mengaku heran lantaran data hasil pencocokan dan penelitian (coklit) Komisi Pemilihan Umum (KPU), lebih sedikit daripada data yang dimiliki oleh sistem kependudukan.

Dedi mengatakan data kependudukan yang wajib KTP di Kota Tangsel pada sistem Disdukcapil sebanyak 1.003.182 jiwa. Yang sudah melakukan perekaman, tambahnya sebanyak 984.029 jiwa.

“Total yang berKTP di sistem kami ada satu juta sekian. Yang belum melakukan perekaman sebanyak 19.153 jiwa. Kami mendorong aparatur di bawah, hingga RT/RW untuk segera mensosialisasikan kepada warga, agar datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman,” tutur Dedi, beberapa waktu lalu, Selasa, (15/9/2020).

Sementara itu, hasil coklit yang dirilis oleh KPU sebanyak 924.360 jiwa. Jumlah tersebut, sebagai data pemilih sementara (DPS).

“Hasil coklit 924.360 pemilih, itu DPS. Daftar pemilih tetapnya nanti Oktober, kita tetapkan. Jadi sekarang setelah ditetapkan (calon walikota dan wakil walikota) kita akan umumkan, kita bagikan per partai dan Bawaslu,” ujar Ahmad Mudjahid Zein beberapa waktu lalu, Senin, (14/9/2020).