MCMNEWS.ID – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin oleh Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diany, dinilai gagal menjalankan amanat dalam pelaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sudah seminggu berjalan, PSBB Kota Tangsel dinilai tanpa strategi dan persiapan yang matang.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Li Claudia Chandra. Menurutnya upaya yang diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota bertajuk cerdas, religius, dan modern Ini sungguh jauh panggang dari Api. 

Ia mengatakan, kegiatan di masyarakat masih berjalan normal seolah tidak terjadi sesuatu, titik chek point sebagai pintu masuk pemeriksaan dan pencegahan hanya semangat di hari pertama.

“Pelaksanaan titik chek point ditingkat RT dan RW tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam Peraruran Walikota. Petugas Penindakan dalam Hal ini Satpol PP seperti membiarkan pelanggaran terjadi,” katanya.

“Banyak jalan kecil yang menjadi jalur keluar masuk dari dan ke wilayah Tangsel yang belum terpantau dan belum di jadikan titik Chek Point. Untuk itu saya meminta agar Pemerintah Kota Tangsel harus segera menutup jalan-jelan kecil tersebut,” tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Alin itupun menjelaskan, sampai hari ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai sarana pencegahan penularan. Menurutnya, sebagai penindakan, Satpol PP harus lebih tegas dalam pelaksanaan Perwal PSBB Tangsel.

“Banyak bidang usaha yang dilarang beroperasi selama pelaksanaan PSBB ini namun tetap menjalankan usahanya, untuk itu perlu tindakan tegas dari Pemerintah Kota Tangsel untuk menertibkan, dan apabila masih ada pelanggaran, Pemkot harus berani mencabut Ijin usaha dari mereka yang melanggar,” jelasnya.

Tak hanya itu, Alin juga meminta kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel untuk lebih agresif bergerak memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dikatakan Alin, Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel jangan hanya mengumumkan jumlah pasien.

“Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan jangan hanya jadi papan pengumuman, jadi badan yang hanya mengumumkan jumlah pasien,” tegasnya. 

Selanjutnya, ia meminta Gugus Tugas transparan dalam hal bantuan sosial dan sumbangan dari masyarakat dan swasta. Hal ini terkait kepercayaan masyarakat yang sudah ikhlas memberikan bantuan. 

“Gugus Tugas wajib menyampaikan transparansi terkait bantuan dari masyarakat dan swasta. Karena ini terkait kepercayaan masyarakat yang sudah dengan ikhlas memberikan bantuan, jangan sampai hilang kepercayaan dan tidak mau lagi memberikan bantuan,” tegasnya.

“Yang terpenting adalah masyarakat bawah yang terdampak dari adanya PSBB ini, selama 1 minggu ini bantuan yang di janjikan dari  Pemerintah Kota Tangsel untuk masyarakat yang terdampak masih belum diterima oleh masyarakat,” lanjutnya.

Alin menjelaskan, saat ini DPRD Kota Tangsel juga telah membentuk Satgasda Lawan Covid-19 dengan tujuan membantu Pemkot Tangsel dalam menangani penyebaran wabah Virus Covid-19. Fokus gerak Satgasda adalah membantu tenaga medis RS dan Puskesmas di Kota Tangsel dalam pemenuhan alat pelindung diri (APD). 

Alin meminta Pemerintah Kota Tangsel harus segera melakukan evaluasi dan memanfaatkan waktu 7 hari kedepan secara maksimal dengan mengambil tindakan taktis dan tegas.

“Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Ibu Airin Rachmi Diani dan Benyamin Davnie gagal mengemban amanat dalam melaksanakan PSBB. Menurut pendapat saya bahwa kesannya Tangerang Selatan hanya ikut-ikutan terapkan pelaksanaan PSBB tapi tanpa persiapan dan strategi yang jelas. PSBB hanya jadi sebuah slogan,” tutur Alin. 

“Sisa waktu 1 minggu ini, kami berharap Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel harus segera mengevaluasi diri dan secepatnya mengambil tindakan taktis dan tegas agar masyarakat benar-benar terlindungi dari penyebaran Covid-19,” tandasnya.