MCMNEWS.ID – Ketua Koalisi Bersama Rakyat (Kibar), Baset Marliansyah, meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun dan membongkar dugaan praktik korupsi yang dilakukan oknum anggota DPRD Kota Tangsel.

Hal itu dikatakan Baset, usai menyebarnya informasi adanya oknum anggota badan legislatif yang tidak berangkat Kunker namun tetap mengambil ‘jatah’ lewat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Iya (BPK harus turun dan memeriksa). Kalo itu (tidak Kunker tetapi mencairkan dana Kunker) salah besar. Mestinya anggaran kunker bener-bener harus direalisasikan,” Kata Baset, Senin, (20/4/2020).

“Sudah banyak contoh beberapa anggota dewan yang mengalihkan dana kunkernya dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa sembako atau dalam bentuk lain dalam penanganan wabah covid 19,” lanjutnya.

Baset menjelaskan, selain BPK, masing-masing Ketua Fraksi Partai di DPRD Kota Tangsel pun wajib memberikan evaluasi kinerja para anggotanya. Dikatakan Baset, Bila perlu laporkan kepada Ketua DPC dan DPDnya.

“Mestinya Ketua Fraksi masing-masing harus tegas dalam hal ini. Karena mereka bertanggung jawab kepada para anggota nya masing masing. Aturan partai, (bila perlu) Ketua Fraksi bisa melaporkan kepada Ketua DPC masing-masing agar dilakukan evaluasi terhadap anggota dewan yg membandel tersebut,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum legislatif tersebut merupakan tindakan pidana korupsi.

“Itu sudah penyimpangan namanya. Coba baca saja Undang-undang nomor 20 tentang Tipikor. Disitu sudah ada ketentuannya. Kalau oknum legislatif tersebut tidak Kunker tetapi mencairkan dana perjalanan dinasnya, itu namanya sudah korupsi,” jelasnya.