MCMNEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menimbulkan beberapa masalah yang perlu segera dicarikan solusinya.

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari pun membeberkan beberapa hal yang mendera program MBG guna segera dicarikan solusinya.

Pertama, kata Lucy, sudah ada ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi paket MBG di berbagai daerah.

“Dugaan keracunan dipicu masalah kebersihan dan higienitas makanan yang buruk, serta kualitas makanan yang tidak layak konsumsi,” jelas Lucy.

Kedua, sebut Lucy, masih ditemukan gizi menu yang disediakan tidak sesuai standar, dengan kandungan protein dan vitamin yang rendah.

Ketiga, ungkap Lucy, menu MBG tidak selalu mengutamakan bahan segar dan justru menggunakan pangan ultra-proses yang tinggi gula, lemak, dan garam, yang dapat memicu obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

Empat, sesal Lucy, kualitas makanan diragukan, termasuk kurangnya keragaman menu.

Lima, ucap Politisi Partai Demokrat ini, penggunaan wadah makanan yang berbeda-beda standar, dari wadah stainless steel hingga plastik tipis yang mengandung bahan kimia berbahaya, menunjukkan tidak adanya standarisasi layanan.

Enam, tutur Lucy, proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dianggap tidak transparan, dengan masalah seperti hilangnya nama peserta setelah lulus.

Tujuh, urai Lucy, proses pengadaan dapur MBG belum sepenuhnya transparan, akibatnya banyak peserta yang mengajukan pengadaan dapur MBG kecewa.

“Belum transparannya pengadaan dapur MBG dikhawatirkan pintu masuk terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal ini tentu perlu segera diatasi agar potensi tersebut tidak terjadi,” ujar Bendahara F-Demokrat MPR RI ini.

Lucy menegaskan, pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan.

Jadi, pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan. Salah satunya, manajemen dapur MBG sebaiknya distandarkan, termasuk gizi, keragaman menu, dan kebersihannya.

Dengan begitu, semua dapur MBG di-manage dengan cara yang sama, sehingga keluaran menunya juga memenuhi standar gizi dan kebersihan yang sama.

Kemudian, manajemen distribusi juga sebaiknya distandarkan, agar pengiriman MBG sampai tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama.

Selain itu, rekrutmen SPPI dan pengadaan dapur MBG haruslah transparan. Hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya KKN.

Terakhir, tambah Legislator asal Dapil Jatim 1 ini, pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) haruslah transparan dan berkeadilan.

“Dengan begitu peluang terjadinya KKN dapat dihindari. Hal ini diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud secara efisien dan efektif serta bermanfaat bagi anak bangsa,” tutup Lucy Kurniasari.