Menuntut Penurunan Harga BBM, Mahasiswa Desak DPR Gunakan Hak Interpelasi
Rabu, 7 September 2022, 19:12 WIB
Penulis : Andre Pradana
MCMNEWS.ID | Aksi mahasiswa Front Milenial Jabodetabek (FMJ) dan KOMANDO menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR. Dok: istimewa
MCMNEWS.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) dan Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Massa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi itupun melakukan aksi dengan konvoi menggunakan sepada motor dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuju gedung DPR/MPR, Jakarta.
“FMJ bersama KOMANDO mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM ditengah perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah terseok-seok akibat pandemi beberapa waktu yang lalu,” kata Humas FMJ, Fajri, dalam keterangannya yang diterima MCMNEWS.ID, Rabu, (7/9/2022).
Menurut Fajri, kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM telah melukai hati masyarakat Indonesia. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun meminta pertanggungjawaban DPR sebagai wakil rakyat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Meski sejumlah anggota DPR secara terang-terangan telah menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM, namun menurut Fajri hal itu tidak cukup untuk membuat pemerintah menurunkan kembali BBM.
Fajri pun mendesak DPR untuk menggunakan Hak Interplasi untuk menindaklanjut aspirasi dari masyarakat.
“Sebagai pembuktian terhadap sikap penolakan kenaikan harga BBM, kami mendesak anggota DPR RI untuk segera melakukan konsolidasi dan mengajukan Hak Interpelasi untuk menyikapi persoalan naiknya harga BBM yang sangat menyengsarakan masyarakat,” tegas Fajri.
“Terlebih DPR RI sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan justru tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM,” tambahnya.
Sementara itu, mahasiswa asal Universitas Pamulang (Unpam), Haikal, turut menyoroti langkah pemerintah yang diduga turut meminta salah satu perusahaan untuk menaikan harga BBM.
“Padahal jika negara selama ini merasa subsidi 70 persen salah sasaran karena dinikmati orang dengan perekonomian mampu, seharusnya negara merasa terbantu dengan harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh perusahaan minyak tersebut, sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan ekonominya,” ungkapnya.
Berikut pernyataan sikap FMJ dan KOMANDO:
1. Menaikkan harga bbm, menempatkan kesengsaraan bagi masyarakat;
2. Menaikkan harga bbm, menempatkan krisis kewibawaan lembaga negara;
3. Mendesak pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM yang telah dinaikkan. Serta menuntut tanggung jawab atas sikap penolakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR terhadap kenaikan harga BBM.