MCMNEWS.ID – Lelang proyek pengadaan kalender DPR sebesar Rp 955 juta tuai kritikan beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memutuskan membatalkan proyek pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 pada hari Senin (29/8).

Sebelumnya proyek pengadaan kalender yang dibuat pada 23 Agustus 2022. menuai kritik publik yang juga salah satunya datang Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Peneliti Formappi Lucius Karus meminta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya. Ia menilai, DPR tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang sedang serba sulit.

“Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah-mewah, DPR bikin kalender sederhana enggak boleh?” katanya dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (31/8).

Indra sebelumnya sempat menjelaskan bahwa pengadaan kalender senilai Rp955 juta itu untuk mencetak 5.000 kalender meja dan 15.000 kalender dinding. Harga perkiraan sendiri (HPS) masing-masing Rp27.500 dan Rp45.000.

Disamping itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan proyek pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 belum dihentikan total.

Ia menyampaikan, BURT meminta rencana pengadaan kalender 2023 itu dikaji ulang. Sebab, menurutnya, pengadaan kalender menjadi salah satu kebutuhan rutin Kesetjenan DPR.

“Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi,” kata Dimyati.

Lanjut membaca ke halaman berikutnya