MCMNEWS.ID – Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan, angkat bicara menyoal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi mulai sekarang ini, ARUN berfikir bahwa jangan lagi menjadikan Pancasila sebagai alat. Bahwa pancasila itu adalah ideologi dan konstitusi kita yang mengkooptasi konstitusi kita,” kata Bob Hasan, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Jumat, (28/5/2021).

“Dalam hal ini Predisen juga sudah mengarahkan jangan ada pemecatan dalam hal ini, tetapi kemudian dengan alasan konstitusi yang atas nama Pancasila atau kebangsaan itu,” lanjutnya.

Bob melanjutkan, menurutnya, pemecatan pegawai KPK merupakan penegakan hukum dengan cara melawan hukum

“Entah dengan dilemahkan proses penggantian atau perubahan menjadi ASN dan sebagainya, itu adalah pola-pola yang sesungguhnya sebagai satu penegakan hukum dilembaga hukum dengan cara melawan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP ARUN, Bungas T Fernando Duling, menyatakan, proses pelemahan KPK telah memakan korban jiwa aksi demonstrasi 2019 lalu.

“Telah menimbulkan suatu luka besar ditahun 2019 atas penolakan dengan UU nomor 19 tahun 2019 dari revisi dari UU nomor 30 tahun 2002, dimana kita mengetahui lima anak bangsa, baik itu mahasiswa pelajar dan pemuda meninggal ditahun 2019 dengan menolak UU KPK,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)