MCMNEWS.ID – Ketua Fraksi Partai PKS DPRD kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rossi Aryani, turut berkomentar terkait pernyataan yang beredar soal tidak bisanya DPRD mengawasi dan mengatur kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke kas daerah.

Lintang menilai, menurutnya pernyataan itu keliru, memang sudah seharusnya suatu badan usaha yang menggunakan anggaran dari pemerintah harus diaudit dan diawasi kinerjanya.

“Memang sewajarnya semua BUMD, termasuk PT. PITS diaudit. Dan auditnya tidak sebatas keuangannya saja, namun juga audit kinerjanya.” kata Lintang, dalam keterangan pesan singkat kepada mcmnews.id, Selasa, (21/1/2020).

Lintang menjelaskan, BUMD merupakan mitra kerja Komisi III DPRD dan sesuai tugas dan fungsi DPRD, menurutnya sudah seharusnya DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi.

“BUMD salah satu mitra komisi III, dan salah satu tupoksi DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, maka DPRD melakukan evaluasi terhadap BUMD.” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur PT PITS, Dudung E Direja, mengatakan bahwa DPRD kota Tangerang Selatan tidak memiliki wewenang mengatur soal kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).