MCMNEWS.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dinilai salah kaprah. APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disahkan dianggap belum berpihak kepada kepentingan masyarakat tangsel.

Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan dengan tegas menyampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut terlihat dari Walk Outnya Fraksi Partai Gerindra-PAN pada rapat paripurna persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tangerang Selatan.

Faktanya ada beberapa hal yang menjadi keberatan Fraksi Partai Gerindra-PAN diantaranya adalah nilai anggaran 100 Milyar untuk UHC yang dinilai terlalu kecil.

Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan, Ahmad Syawqi menjelaskan Pemerintah Kota Dalam APBD 2020 Pemkot Tangsel menganggarkan hanya Rp 100 Milyar untuk Universal Health Coveage (UHC) atau Cakupan kesehatan semesta yang merupakan hak masyarakat Dalam memperoleh akses kesehatan.

“Anggaran 100 Milyar, jumlah tersebut hampir sama dengan pembayaran Iuran selama lima bulan atau sampai dengan Bulan Mei saja” Ahmad Syawqi dalam keterangan tertulis kepada MCMNEWS.ID, Senin (13/1/2020).

Hal Ini dinilai akan berdampak kepada peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai urusan wajib yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Minimnya alokasi anggaran Ini dikhawatirkan akan menyebabkan tunggakan pembayaran Iuran dan itu sangat merugikan masyarakat.” terang Syawqi.

Kemudian adanya alokasi Penyertaan Modal kepada PT. PITS sebesar Rp. 21,3 Milyar dalam APBD 2020 hal ini juga menjadi alasan Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangerang Selatan walk out saat pada rapat paripurna pengesahan APBD Tahun Anggaran 2020 beberapa waktu lalu.

Fraksi Gerindra-PAN mempersoalkan kontribusi BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah (PAD) terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD). Kemudian mereka juga mengaku belum pernah menerima laporan keuangan para BUMD tersebut. Sehingga penyertaan modal tersebut dianggap tidak jelas manfaatnya.

Sebab PT. PITS selama ini belum memberikan kontribusi kepada Pendapat Daerah, sehingga penyertaan modal tersebut tidak jelas manfaatnya.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih peduli kepada PT. PITS dari pada urusan kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Bagaimana tidak, pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih memilih menggelontorkan anggaran penyertaan modal kepada PT. PITS yang tidak jelas manfaatnya, karena sampai saat ini belum dapat berkontribusi ke kas daerah dari pada memenuhi hak dasar masyarakat yaitu akses dan pelayanan kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah” terang Syawqi.

“Penyertaan Modal kepada PT. PITS terdapat catatan dari hasil evaluasi Gubernur karena belum berkontribusi kepada pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja BUMD. Namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap memasukkan ke dalam nomenklatur anggaran”. Tutupnya.