MCMNEWS.ID – Masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dihebohkan dengan penggerebekan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap tempat hiburan malam Venesia Karaoke BSD beberapa waktu lalu.

Penggerebekan itu dilakukan karena Venesia Karaoke diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual.

Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, mengatakan, dugaan TPPO tersebut adalah bukti nyata Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tidak becus bekerja.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dan P2TP2A sebagai UPTD dinas tersebut hanya disibukkan dengan acara-cara ceremoni yang jauh dari substansi,” ujar Hamim, kepada Mcmnews.id, Jum’at malam, (21/8/2020).

“DPMP3AKB bersama Satpol PP seharusnya bisa menjangkau tempat-tempat yang disinyalir banyak terjadi TPPO seperti Venesia itu,” tambahnya.

Hamim pun meminta agar Mabes Polri harus mengusut tuntas dugaan TPPO tersebut. Lanjut Hamim, Mulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan.

“Seret juga pihak-pihak lain yang terlibat. Kami meyakini ada pihak-pihak yang menjadi backing praktik TPPO tersebut,” ungkapnya.

“Pemandu Lagu atau LC yang ditangkap hanyalah korban. Sehingga Mabes Polri harus segera melepaskannya. Foto dan Video saat penangkapan juga tidak semestinya terpublikasi,” lanjutnya.

Untuk menjamin keamanan, Hamim mengatakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus secara aktif menjemput bola untuk melindungi korban.

Tak hanya itu, Hamim pun menyebutkan, bahwa LBH Keadilan bersedia mendapingi para korban sampai proses persidangan selesai.

“LBH Keadilan membuka diri untuk mendampingi korban. Kami siap mendampingi korban hingga sampai proses di persidangan secara cuma-cuma,” tandasnya.