MCMNEWS.ID – Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Jupri Nugroho, angkat bicara menyoal kasus viralnya broadcast atau pesan berantai berisi pengumpulan data Aparatur Sipil Negera (ASN) yang diduga untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Jupri menilai, memobilisasi Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan contoh pimpinan yang tidak memiliki moral dan etika politik.

“Ditengah himpitan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat Pandemi seperti hari ini, justru kita dihadapkan dengan realita politik para pejabat Kota ini yang tidak beretika, dengan adanya dugaan mobilisasi ASN/PNS melalui broadcast yang berisikan perintah pengumpulan data ASN dan non ASN yang ada wilayah Kota Tangerang Selatan yang tersebar,” kata Jupri, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Kamis, (25/6/2020).

“Kami menduga bahwa pesan tersebut tidak hanya beredar di group whatsapp kelurahan Jurang Manggu Timur saja, karena jika melihat hasil pemeriksaan awal yang dilakukan Bawaslu dugaan sumber broadcast tersebut dari pimpinannya (Sekel jurtim), sederhananya bahwa tidak mungkin seorang Sekretaris Lurah berani menyebarkan hal tersebut jika tidak ada arahan yang jelas, Sekel Jurtim adalah contoh korban syahwat kekuasaan “Pimpinannya” yang minim etika politik serta rusak secara moral,” lanjut Jupri.

Jupri menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, harus dapat menjaga netralitas, serta tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Dikatakan Jupri, hal itu tentu memiliki tujuan yang baik, agar birokrasi tidak mudah disusupi oleh kepentingan politik praktis yang dapat menghambat fungsinya sebagai pelayan publik.

“Dugaan Mobilisasi ASN/PNS seperti yang disebutkan diatas patut diduga bahwa terkait jabatan yang sudah didapatkan, apa lagi kita sama melihat pada Pilkada Tangsel 2020 ini ada beberapa pejabat aktif yang maju sebagai Bakal Calon Walikota dan ini sarat akan konflik kepentingan,” ujarnya.

“Kita harus berani mengatakan bahwa dugaan mobilisasi ASN/PNS untuk kepentingan Politik Praktis adalah cerita lama dan berhubungan dengan posisi dan jabatan yang ada di Kota Tangsel, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat harus mengawasi dan mendorong pihak terkait seperti Bawaslu, jika pelanggaran sudah dipenuhi baik syarat formil maupun materil Bawaslu harus menuntaskan tanpa pandang bulu,” tandasnya.