MCMNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebut potensi terjadinya tindak korupsi di Pemerintah Daerah cukup besar.

Potensi terjadinya tindak korupsi di pemerintah daerah, dikatakan Alexander Marwata, paling besar terjadi di pengadaan barang dan jasa.

Alexander menyebut, hal itu terlihat dari kasus korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH), 90 persen diantaranya merupakan kasus di pengadaan barang dan jasa.

“Secara umum (potensi terjadinya korupsi di pemerintah daerah) itu pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Lapangan Cilenggang Tangsel, Jumat, (7/10/2022).

“Mungkin kalau kita cek itu, disini juga ada bu Kajari Tangsel, hampir 90 persen perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa,” lanjutnya.

Alexander pun meminta kepada masyarakat untuk turut mengawasi jika kedapatan adanya proyek pembangunan yang terindikasi adanya tindak korupsi.

“Seperti misalnya pembangunan infrastruktur, makanya saya selalu sampaikan (kepada masyarakat) ayo dong terlibat, misalnya disekitar ada pembangunan tidak benar dilaporin,” pungkas Alexander.