MCMNEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyikapi polemik terkait telah disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin, (5/10/2020) oleh DPR RI.

Ketua Bem Fisip UMJ, Alfathan Putut Panggiring mengatakan, hal tersebut membuat masyarakat Indonesia bereaksi melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Hal itu lantaran, menurut seluruh elemen masyarakat serta pandangan dari para pakar akademisi UU Cipta Kerja dapat berdampak buruk pada sektor Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup di Indonesia.

“Karena beberapa pasal yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tidak memihak kepada kesejahteraan rakyat Indonesia yang bertolak belakang pada nilai-nilai Pancasila,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Mcmnews.id, Kamis, (8/10/2020).

“Maka dari itu hasil kajian strategis yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Fisip pada Rabu, 7 Oktober 2020 mendapatkan beberapa catatan penting yang menjadi tolak ukur kami untuk menolak UU Cipta Kerja,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Utut itupun mengatakan, bahwa pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, serta meminta Presiden Republik Indonesia segera membuat dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu),” tandasnya.