Salah satu argumen MK adalah pelanggaran TSM ranah Bawaslu. Mahkamah menyitir pasal 286 UU Pemilu yang menyebut pelanggaran TSM diproses oleh Bawaslu.

MK mengatakan mereka hanya memproses perselisihan hasil pemilu. Mereka tak akan mencampuri ranah lembaga lain.

“Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur TSM. Perihal sanksi, apabila terbukti diatur dalam pasal 37. Telah terang bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu,” ucap Hakim MK Manahan Sitompul di Gedung MK, Jakarta, 27 Juni 2019 dikutip dari CNNIndonesia.