MCMNEWS.ID – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menggunakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi global COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya dalam rangka Penyampaian Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2020).

“Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19,” ujar Jokowi.

Selain itu, APBN 2021 juga akan dugunakan untuk mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi, kemudian untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Pemerintah mengalokasikan Rp 356,5 triliun untuk kelanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Anggaran ini terdiri dari dana penanganan kesehatan senilai Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 trliun, dan dukungan UMKM Rp 48,8 triliun.

Selanjutnya dialokasikan untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah senilai Rp 136,7 triliun. PEN 2021 juga berfokus pada pembiayan korporasi sebesar Rp 14,9 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

RAPBN 2021, kata Jokowi, juga harus bisa mengantisipasi banyaknya ketidakpastiian ekonomi di dunia. Seperti pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Selain itu, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan untuk reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. 

“Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”,” pungkasnya.