MCMNEWS.ID –   LBH ( Lembaga Bantuan Hukum) Keadilan Kota Tangerang Selatan sangat prihatin dengan suspect  Covid 19 di Indonesia. Terhitung Senin (16/3) petang, jumlah positif Covid-19 sudah mencapai sebanyak 134 orang. Hal ini sebagaimana disampaikan Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus Covid 19 Achmad Yurianto.

Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie setuju dengan salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan sosial atau social distancing.

Upaya pencegahan dengan social distancing, mutlak memerlukan partisipasi semua pihak, tak terkecuali institusi Mahkamah Agung.

“Mengingat, Mahkamah Agung merupakan institusi yang memayungi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negera di seluruh Indonesia,” katanya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima MCMNEWS.ID, Selasa (17/3/2020).

Menurut Hamim di pengadilan, banyak pihak bertemu. Di sana ada pegawai pengadilan, hakim, penuntut umum, terdakwa, pihak penggugat, tergugat, dan saksi-saksi. Plus keluarga terdakwa yang juga kerap ikut hadir dalam ruang sidang.

Atas hal di atas, LBH Keadilan meminta Mahkamah Agung membuat kebijakan untuk menunda persidangan di seluruh pengadilan Indonesia, tanpa terkecuali. Penundaan persidangan dilakukan secara terbatas pada perkara perdata dan perkara pidana yang masih memungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan bagi seorang terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP. Jadi untuk perkara pidana yang masa penahannya sudah akan habis dan menurut hukum tidak bisa diperpanjang, maka tetap disidangkan.

Penundaan sidang ini juga sejalan dengan kebijakan Dirjen Pemasyarakatan yang meniadakan kunjungan bagi tahanan untuk sementara waktu.

LBH Keadilan juga meminta agar setiap pengadilan menyediakan bembersih tangan atau hand sanitizer. Bisa ditempatkan di pintu masuk, ruang tunggu, dan setiap ruang sidang. Hand sanitizer menurut Hamim sebagai salah satu mencegah penyerbaran Covit-19 juga.