MCMNEWS.ID – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti Indonesia Catalogue Expo And Forum di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 3 hingga 5 Agustus 2023.

Sekretaris Ditjen (Sesditjen) AHU, Mohamad Aliamsyah mengatakan kehadiran Ditjen AHU di Indonesia Catalogue Expo And Forum sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam membantu para pengusaha UMK, UMKM dan Koperasi, dengan membuka pendaftaran Perseroan Perorangan (PT Perorangan) secara langsung.

“Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria UMKM,” ucap Aliamsyah, Kamis (03/08/2023).

“Pada acara tersebut (Indonesia Catalogue Expo And Forum), akan banyak para pelaku UMKM yang tentunya akan membantu mereka untuk bisa mendirikan usaha berbadan hukum,” sambungnya.

Dia menjelaskan PT Perorangan ini merupakan program khusus bagi pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bertujuan agar para pelaku UMKM bisa medapatkan kepastian status badan hukum pada usahanya.

“Selain bisa digunakan untuk membuat rekening bank atas nama perseroan, PT Perorangan juga bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor. Hal ini sangat membantu para pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal,” ujarnya.

Selain PT Perorangan Stand Ditjen AHU nanti pada gelaran Indonesia Catalogue Expo And Forum, juga membuka percepatan Layanan Apostille.

Untuk diketahui, Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kemenkumham selaku Competent Authority.

“Ditjen AHU sudah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui Layanan Apostille,” kata Aliamsyah.

“Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat,” lanjut Aliamsyah.

Lebih jauh, Aliamsyah menambahkan Ditjen AHU sendiri saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi agar pencetakan Sertifikat Apostille bisa dilakukan pada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di Indonesia.

Sosialisasi ini, merupakan komitmen Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Pencetakan Sertifikat Apostille dari Kanwil Kemenkumham ini sangat memudahkan masyarakat. Sehingga mereka tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal untuk mendapatkan Sertifikat Apostille,” kata dia.