MCMNEWS.ID  –   Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tidak memungkiri pengadaan alutsista tidak bersih-bersih amat. Untuk hal itu, kata Prabowo, dirinya datang untuk membenahi.

Pembelian senjata ataupun alat tempur pendukung lainnya kini dicoba supaya dinegosiasikan langsung ke produsen asal.

Dia berjanji tidak akan meloloskan oknum yang melakukan mark up anggaran gila-gilaan.

“Saya tidak mau loloskan dan lapor ke presiden dan itu nanti tanggung jawab saya ke presiden, rakyat, bersejarah, saya takut dikutuk generasi,” tambahnya.

Banyak kontrak yang tidak diloloskan Prabowo. Dia menjelaskan sudah Menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK untuk mengawal kontrak di Kemenhan.

“Untuk menjaga kita tidak tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan dah coba mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” jelasnya.

Prabowo menjelaskan bahwa masalah pertahanan negara adalah hal yang bersifat sangat rahasia, agar terhindar dari kepentingan negara-negara lain, yang tidak suka dengan Indonesia.

“Ini adalah sifat manusia, bahwa manusia itu selalu akan merebut sumber daya, merebut kekayaan untuk survive, untuk hidup. Bangsa-bangsa, suku-suku, kelompok-kelompok dan akhirnya bangsa itu mau merebut. Masalah pertahanan ini masalah yang sangat sensitif,” jelas Prabowo saat ditanya oleh Deddy Corbuzier mengenai alasan tidak bicara kepada publik soal belanja alutsista yang mencapai Rp 1,7 triliun, dikutip dari Channel Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

Prabowo langsung turun tangan untuk bernegoisasi dengan produsen alutsista. Hal itu dilakukan agar Prabowo mengetahui secara detail harga dari alutsista tersebut.

“Kita mau minimalkan. Caranya bagaimana? Ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan. Saya negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa,” ucap Prabowo.

Prabowo menyadari langkah yang dibuatnya itu kemungkinan banyak membuat sejumlah kalangan tidak senang.

“Bisa terjadi pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu berpotensi untuk mark up, kita sudah tahu lah. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, nggak usah munafik. Yang penting bagi saya, barang katakanlah X harganya, dan mark up-nya sampai 600%, bener nggak? Maaf mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, anggaran Rp 1.769 triliun adalah perencanaan Kemhan dalam kurun waktu 25 tahun, sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi. Sampai saat ini, Jokowi dan menteri kabinet lainnya juga belum menyepakati hal tersebut.

“Rp 1.700 triliun itu belum disetujui, masih digodok. Ini kan bernegara tidak gampang, bernegara itu ada proses, ada sistem, ada tata cara kelola. […] Presiden pasti minta saran, bagaimana Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), bagaimana Bappenas, nanti ditanya lagi menteri-menteri lain. Jadi, itu belum disetujui,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa belanja alutsista tersebut bukan bertujuan untuk menginvasi negara-negara lain.

“Kita kan tidak niat untuk invasi siapapun. Indonesia nggak ada niat invasi ke luar. Itu yang saya tegaskan dimana-mana, dan itu disukai oleh tetangga-tetangga kita. […] Kita membela diri kalau diserang. Mempertahankan kemerdekaan kalau mau dijajah kembali. Tapi, kita nggak mau menjajah dan menyerang,” jelas Prabowo.