MCMNEWS.ID – Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan DKI Jakarta, angkat bicara menyoal pemukulan yang dilakukan Oknum Satpol PP Kabupaten Gowa kepada masyarakat ditengah penerapan PPKM Darurat.

Dalam press release yang diterima Mcmnews.id, BKN PDI Perjuangan DKI Jakarta mengecam keras tindakan tersebut.

Menurut BKN, hal itu karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak menghargai harkar dan martabat manusia.

“Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana diamanatkan
oleh pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan konsep perlindungan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai manusia sesuai amanat UU Hak Asasi Manusia,” tulisnya.

BKN pun mendesak agar seluruh jajaran aparat yang mengawal pelaksanaan PPKM agar mengedepankam sisi humanis kepada masyarakat.

Menurut BKN, jangan sampai kondisi penegakan regulasi PPKM Darurat menimbulkan peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan atau abuse of power.

“Kami meminta agar penegakan regulasi PPKM dilakukan dengan cara-cara humanis dan jika perlu dengan pendekatan budaya kepada rakyat. Masyarakat sudah sulit dengan adanya pandemi ini dan ditambah dengan adanya PPKM ini, maka lakukanlah penegakan regulasi PPKM dengan cara yang progresif,” terang BKN.

“Rakyat tidak pernah menginginkan terjadiya pandemi Covid-19, dan kami yakin Pemerintah pun demikian. Maka penegakan regulasi dalam bentuk sanki sudah selayaknya diseimbangkan dengan beratnya pelanggaran jika memang dilakukan oleh masyarakat, tanpa mengesampingkan hak asasi manusia,” pungkasnya.