MCMNEWS.ID  –   Ketua MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) Bambang Soesatyo alias Bamsoet meluncurkan buku hasil karyanya ke -28 dengan judul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’.

Isinya menilik restorasi haluan negara dalam paradigma Pancasila dan reposisi haluan negara sebagai wadah aspirasi rakyat.

Peluncuran buku diselenggarakan di media center MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin (28/5/2021).

Buku setebal 335 halaman karya Bambang Soesatyo ini mencoba merumuskan gagasan haluan negara sebagai acuan dalam pembangunan.

Menggambarkan pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah, yang memberikan kepastian keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, serta antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya.

“Tanpa PPHN, Indonesia tidak ubahnya seperti kapal besar yang tengah berlayar ditengah samudra, namun tidak memiliki kompas sebagai penunjuk arah. Sehingga tidak jelas mau berlabuh kemana, tidak jelas juga apa yang mau dicapainya. Karena itu diperlukan PPHN, agar tujuan Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi, yakni terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, bisa segera terwujud,” ujar Bamsoet.

Turut hadir menjadi narasumber antara lain Rektor Institut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria, Ketua Dewan Pakar Brain Society Center Didin Damanhuri, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.

Seperti diketahui, Bamsoet adalah politisi yang produktif dalam menulis buku. Tahun lalu, mantan wartawan itu merilis langsung dua buah buku yang masing-masing berjudul ‘Solusi Jalan Tengah’ dan ‘Jurus Empat Pilar’.

Sebagai pengingat, MPR RI saat ini memang tengah mengemban PR dari MPR RI periode lalu untuk melanjutkan pembahasan mengenai wacana menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara. Sederhananya, haluan negara dianggap penting agar pembangunan Indonesia bisa berkesinambungan dan tidak berubah arah dengan perubahan kepemimpinan nasional.