MCMNEWS.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa forum Developing Eight (D-8) harus memiliki peran yang lebih dari sekadar blok ekonomi untuk mencapai kemakmuran bagi negara anggotanya dalam berbagai aspek kehidupan yang penting.

Prabowo menjelaskan bahwa D-8 kini telah menjadi representasi dan gerakan global south atau negara berkembang, yang bertujuan menciptakan kesetaraan. Oleh karena itu, tata kelola yang perlu diperhatikan tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup sektor-sektor lainnya.

“Kita harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama,” ucap Prabowo dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 yang berlangsung di Mesir, (19/12/24).

Untuk memastikan D-8 menjadi representatif global south, Prabowo menegaskan bahwa persatuan harus menjadi dasar dari kerja sama antar delapan negara anggota.

Presiden RI juga mengajak setiap negara untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada pencapaian persatuan visi yang kuat di berbagai bidang demi kemakmuran masyarakat.

“Kita harus meninggalkan perbedaan kita. Kita harus mencari kebaikan yang lebih besar untuk rakyat kita. Tanpa persatuan, tanpa integrasi, kita akan lemah. Dan jika kita lemah, kita akan dieksploitasi. Itulah hukum sejarah,” ujar Prabowo.

Untuk mendukung persatuan D-8, Kepala Negara menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat tujuan organisasi tersebut.

KTT ke-11 D-8 diadakan di Ibu Kota baru Mesir, New Administrative Capital, Kairo, dengan tema “Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow’s Economy.”

Secara historis, D-8 adalah blok ekonomi yang dibentuk pada tahun 1997 oleh Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam ekonomi global, mendiversifikasi serta menciptakan peluang baru dalam perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan internasional, dan memperbaiki standar hidup.