MCMNEWS.ID – Direktur Utama BUMD PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS), Dudung E Diredja, angkat bicara menyoal kinerja manajemen PT PITS yang dinilai kurang profesional sehingga tidak maksimal memberikan PAD untuk Pemerintah Kota Tangsel.

Dudung pun enggan memikirkan penilaian orang terhadap kinerja BUMD yang dipimpinnya. Menurut Dudung, saat ini pihaknya lebih memilih fokus bekerja untuk mengembangkan bisnis PT PITS.

“Semua orang bisa berpendapat, kita fokus kerja saja,” singkat Dudung, ketika diwawancara usai melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PITS, Rabu, (30/9/2021).

Dilokasi yang sama, perwakilan pemegang saham terbesar PT PITS dari unsur Pemerintah Daerah Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyebut, pihaknya selalu mendorong agar PT PITS bekerja secara profesional.

Pilar mengungkapkan, saat ini PT PITS tengah berupaya memaksimalkan bisnis yang sedang dijalankan agar mampu berikan deviden untuk Pemkot Tangsel.

“Sekarang sedang berupaya semuanya, karena tugas DPRD juga banyak sekali, kawan-kawan di DPRD juga pasti memikirkan untuk kemajuan Tangsel, intinya kami dari pemerintah selalu berupaya di PT PITS ini untuk didorong dengan kinerja-kinerja profesional dan inovasi,” kata Pilar Saga Ichsan.

“Supaya bisa menghasilkan bisnis-bisnis yang strategis dan memberikan deviden untuk Pemkot Tangsel untuk meningkatkan PAD,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dodi Prasetya Azhari, menyebut, belum maksimal PT PITS memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Tangsel karena pengawasan terhadap PT PITS yang dinilai sangat lemah, manajemen tidak profesional dalam pengelolaan, dan evaluasi yang sangat kurang.

Dodi menjelaskan, fungsi DPRD saat ini kurang didukung oleh regulasi yang terkesan mengurung kebebasan hak-hak legislasi mereka. Beberapa peraturan pemerintah malah bertolak belakang sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi legislatif dengan semestinya.

“DPRD lemah dihadapan regulasi, misalnya menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya BUMD itu adalah mitra DPRD. Baik di dalam UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sendiri. Jangan BUMD itu hanya butuh DPRD pada saat penyertaan modal saja. Masalah manejemen dan pengelolaan keuangan seolah mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada DPRD,” katanya beberapa waktu lalu, Kamis, (9/9/2021).

“Kinerja BUMD juga terkait dengan rekrutmen SDM yang relatif tertutup dan kurang transparan. Masih ada intervensi politik dalam proses rekrutmen. Akibatnya, harapan publik untuk menempatkan PT.PITS sebagai BUMD Tangsel ke posisi optimal butuh proses panjang. Sebenarnya saya tidak begitu masalah apakah itu timses. Tapi asal kinerjanya terukur. Jangan sampai mereka masuk kesitu dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal,” lanjutnya.