MCMNEWS.ID  –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, turunnya angka kasus positif Covid-19 jangan sampai membuat masyarakat larut dalam euforia. 

Hal itu disampaikannya di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Jumat (24/09/2021).

Mendagri menambahkan, indikator yang menunjukkan perbaikan dalam penanganan Covid-19 tidak lantas menjadikan masyarakat berpuas diri. Untuk itu, pelonggaran yang dilakukan juga mesti bertahap, berlanjut dan bertingkat.

“Justru landai saat seperti ini semua stakeholder, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mempersiapkan skenario jika ada gelombang varian baru,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, skenario yang dibuat pemerintah pusat tetap sama, di antaranya meningkatkan kapasitas kesehatan, seperti ketersediaan obat dan oksigen, serta tempat isolasi terpusat (ISOTER) bagi penderita Covid-19.

Untuk masalah pendataan, Mendagri mengimbau agar jangan sampai terjadi lagi kesalahan pada proses input terkait angka-angka yang menjadi indikator penanganan. Sebab, kata Mendagri, hal itu berkaitan dengan status level yang akan ditetapkan pada daerah tersebut.

“Data perlu di-cleansing, dilaporkan dengan real, real dalam minggu itu,” kata Tito.

Tito menilai, permasalahan  penanganan Covid-19 pada daerah padat penduduk juga mesti dicermati dengan baik. Contohnya: Kota Palu, Poso, Toli-Toli, Donggala, dan Banggai. Sebab, pada daerah padat penduduk tersebut memiliki risiko terjadinya penularan dengan cepat.

Selain soal penanganan pandemi, Mendagri juga meminta pemerintah daerah agar berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inovasi tersebut diperlukan, terutama bagi daerah yang pendapatannya masih jauh di bawah target.

“Jangan sampai pendapatan tersebut berada di bawah angka 50 persen. Pasalnya, dengan capaian seperti itu menandakan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target APBD pada awal tahun,” katanya.

Hal itu, menurut Mendagri Tito, juga akan berdampak pada jalannya berbagai program kerja daerah.