MCMNEWS.ID – Praktisi Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, menjelaskan mekanisme suatu kasus dapat keluar Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Menurut Andi, terdapat beberapa syarat sebuah kasus mendapatkan SP3, diantaranya sudah masuk kasus penyidikan dan minimnya bukti-bukti.

“Namanya SP3 artinya tahapannya sudah harus masuk penyidikan, penyidikan ini pada dasarnya sudah ada dugaan terjadinya tindak pidana. Dan kemudian karena sudah terjadinya tindak pidana maka sudah ada dugaan juga terhadap siapa pelaku tindak pidana, tetapi ketika dalam proses penyidikan kemudian setelah mengumpulkan bukti-bukti ternyata penyidik berkesimpulan tidak dapat diteruskan,” kata Andi, ditulis Kamis, (2/9/2021).

“Diberhentikan antara lain karena tidak ditemukan atau tidak tercukupinya bukti terhadap tindak pidana ini atau yang kedua ternyata dugaan pelakunya bukan orang yang dimaksud. Ternyata ada orang lain yang menjadi pelaku sebenernya. Atau yang ketiga bukti sama sekali tidak mencukupi seperti yang pertama misalnya saat tahapan penyidikan ternyata kasus tersebut dugaan pidananya berubah,” tambah Andi.

Untuk faktor kedua diberhentikannya penyidikan, tegas Andi, penyidik berhak membuka kasus serupa dengan terduga pelaku yang berbeda, sesuai dengan kesimpulan penyidik pada proses penyidikan pertama. Namun, imbuh Andi, hal tersebut tidak termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sebenarnya bisa aja, jadi kan misalnya yang diberhentikan penyidikan terhadap kasus si A maka sp3nya, perintah penyidikan terkait dengan penetapan dia (si A) sebagai tersangkanya. Nah untuk kasus dugaan terhadap si B, dengan kasus yang sama tapi dengan tersangka yang berbeda, maka harusnya dia mulai baru,” ujar Andi.

Disinggung soal kasus dugaan korupsi di jebolnya sheet pile Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang yang berjalan setahun lebih, Andi mengungkapkan adanya kemungkinan kurangnya alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga, berjalannya kasus perkara yang tengah ditangani oleh penyidik pun, harus diinformasikan kepada publik.

“(Proses kasus TPA Cipeucang berjalan lambat) Tergantung pada alat bukti ya. Saya menduga alat bukti tidak cukup. Bukan masalah orang (tersangka) yang keliru, tapi mungkin karena dianggap alat bukti tidak cukup sehingga tidak bisa ditindak lanjuti. Ini (diinformasikan ke publik) merupakan pertanggung jawaban lembaga negara. Jadi ini kita bicaranya pada ranah hukum publik secara umum,” ungkap Andi.