MCMNEWS.ID – Gubernur Banten, Wahidin Halim, menegaskan tidak akan menerima honorarium Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten.

Menurut Wahidin, penolakan tersebut dilakukan demi menjaga perasaan masyarakat Banten yang terdampak pandemi Covid-19.

“Demi menjaga perasaan rakyat. Menjaga rasa empati dan sensitifitas terhadap warga masyarakat Banten yang terkena maupun yang terdampak Covid-19,” kata Wahidin, dalam keterangan resminya, ditulis Selasa, (31/8/2021).

Wahidin mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah fokus dalam penanganan Covid-19 melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peningkatakan kapasitas layanan dan respon RSUD Banten, RSUD Malingping dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

“Selain itu fokus meninjau pelaksanaan distribusi bantuan sosial, penyelesaian masalah pasokan oksigen medis, percepatan vaksinasi, hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Banten,” tutur Wahidin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dikatakan Rina, dalam poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN disebutkan, pertama, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

“Dalam poin berikutnya juga disebutkan, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-l9, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah,” terangnya.