MCMNEWS.ID – Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, menjelaskan, proyek pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot tidak boleh ada tindakan manipulatif dan intervensi. Terlebih, jika intervensi tersebut dilakukan oleh anggota DPRD.

Demikian dikatakan Pilar menanggapi pernyataan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, soal proses lelang pasca kualifikasi satu file dengan Harga Penilaian Sendiri (HPS) Rp.18 miliar.

“Kendati demikian jika benar ada oknum anggota dewan yang terlibat soal lelang jasa angkutan sampah, apalagi turut mengintervensi itu tidak dapat dibenarkan. Semua harus taat aturan. Sebenarnya begini, di Tangsel itu siapapun berusaha dipersilahkan tapi dokumennya lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan,” kata Pilar, Rabu, (18/8/2021).

“Jadi terutama bagi perusahaan, saya bicara secara umum untuk perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan penyelenggaraan, saya harap Dinas terkait atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat menjadi bahan pertimbangan. Makanya apabila mereka mengikuti lagi, harus di awasi, bisa jadi tidak diterima, supaya tidak terjadi terulang seperti itu lagi, itu pun kewenangannya ada di ULP,” tutupnya.

Sebelumnya Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kasubag Barjas) pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Agus Mulyadi membenarkan adanya proses lelang Jasa Sewa Pengangkutan Sampah Keluar Wilayah Kota Tangsel.

Dalam dokumen pemilihan (Dokpil), kata Agus, telah sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“BLP Tangsel telah melakukan proses lelang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pada Dokpil yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di OPD, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Evaluasi persyaratannya, secara Administrasi, Teknis, dan Harga,” kata Agus dikutip dari Zonabanten.com.

Menurut Agus, soal undangan kepada peserta yang mengikuti lelang tersebut telah sesuai dengan regulasi. Agus menambahkan, jika ternyata ada peserta yang tidak diundang, berarti tidak memenuhi persyaratan sebelumnya. Dan, imbuhnya lagi, diberikan kesempatan pada masa sanggah.

“Peserta yang diundang, yakni peserta yang memenuhi persyaratan tiga point diatas. Jika tidak diundang, akan ada tahap selanjutnya, yaitu tahapan masa sanggah. Sementara ini, saya masih work from home,” tegas Agus.