MCMNEWS.ID   –  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Pulau Jawa meminta polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dihentikan. Mereka berharap KPK bisa lebih fokus pada penanganan kasus korupsi di Tanah Air.

“Kami mendorong agar isu-isu yang terkait dengan KPK segera berakhir dan KPK bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen untuk pemberantasan korupsi,” kata Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa Ahmad Marzuki Tukan di Jakarta, Jumat (04/06).

Ahmad dan sejumlah perwakilan mahasiswa BEM Nusantara yang datang ke Gedung KPK mendorong agar KPK kembali fokus pada penanganan kasus korupsi. Sikap BEM Nusantara, polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN harus diakhiri. 

“Kami lebih mendorong agar KPK kembali menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Kalau isu-isu yang berkembang di media maupun gerakan-gerakan KPK seakan-akan tidak fokus menjalankan tugas penanganan korupsi atau lebih fokus pada politik internal, menurut dia, seharusnya KPK kembali pada jalurnya.

BEM Nusantara Pulau Jawa menginginkan, agar konflik di tubuh KPK dapat segera diselesaikan dengan baik.

Bahkan, BEM Nusantara Pulau Jawa memberikan saran agar Pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam proses seleksi dapat mengambil langkah hukum.

Lebih lanjut, ia menegaskan dukungannya untuk KPK supaya tetap independen dalam memberantas korupsi di Indonesia sekaligus mengajak seluruh mahasiswa di Tanah Air terus mengawal lembaga antirasuah tersebut.

Pada aksi tersebut, Ahmad juga membacakan Lima Poin Dukungan BEM Nusantara Pulau Jawa Terhadap KPK : 

1. BEM Nusantara Pulau Jawa mendukung KPK secara penuh dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia 

2. BEM Nusantara Pulau Jawa mengajak kepada mahasiswa Pulau Jawa dan seluruh Indonesia agar tidak terprovokasi dengan isu miring yang terjadi di KPK saat ini 

3. BEM Nusantara menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar mendukung kinerja KPK dalam rangka memutuskan mata rantai korupsi di Indonesia 

4. BEM Nusantara mengutuk keras kelompok-kelompok yang mendeskreditkan institusi KPK RI 

5. BEM Nusantara mengimbau kepada 51 Pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) agar menempuh jalur hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.