MCMNEWS.ID – Relawan Jokowi yang tergabung di Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas Jokowi) menanggapi gelombang proses akibat disahkannya RUU Omnibus Law Oleh DPR pada Senin, (5/10/2020) yang memancing reaksi publik khususnya para pekerja/buruh dan mahasiswa.

Hal itu lantaran, kedua kelompok tersebut menilai, lahirnya UU Omnibus Law justru merugikan kelompok pekerja/buruh dan mahasiswa, secara umum rakyat Indonesia.

Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, memberikan apresiasi setinggi-tingginya, menurutnya, negara yang menganut demokrasi sah-sah saja melakukan aksi unjukrasa, asalkan tidak anarkis apalagi inkonstitusional.

“Tentu kami memberikan apresiasi kepada kelas pekerja dan mahasiswa yang melakukan protes ke legislatif dan eksekutif, apalagi isu yang diangkat berkaitan dengan khalayak umum. Jadi saya kira sah-sah saja pekerja dan mahasiswa turun ke jalan,” kata Havid ini dalam keterangan tertulisnya diterima Mcmnews.id, Rabu (7/10/2020).

Haniv pun mengingatkan untuk berhati-hati dengan adanya pihak-pihak tertentu yang dapat saja menunggangi gerakan murni dari kelas pekerja dan mahasiswa.

“Kami hanya mengingatkan agar berhati-hati dan jeli dalam mengamati situasi di lapangan, jangan sampai ada kelompok-kelompok kepentingan yang bisa aja menunggangi,” kata Havid.

Aktivis 98 itupun mengajak kelas pekerja/buruh dan mahasiswa untuk mengajukan Judicial Review (Uji Materi) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikarenakan, Indonesia merupakan negara Hukum.

“Saya kira jelas kita adalah negara hukum, maka ada baiknya kawan-kawan kelas pekerja atau buruh dan mahasiswa juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.