MCMNEWS.ID – Terkait provokasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dilakukan oleh oknum Lurah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), disebut-sebut ada yang memberikan Komando.

Demikian disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, dalam keterangan yang diterima Mcmnews.id, Senin, (5/10/2020).

Menurut Ujang, Lurah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dengan tidak memihak kesalahsatu kandidat.

“Calon kepala daerah tak boleh menggerakkan Lurah-lurah. Lurah itu ASN, harus netral. Jika ada lurah menyebarkan isu SARA, bisa jadi ada yang menyuruh. Oleh karena itu, lurah tersebut harus dmintai klarifikasi dan diberi sanksi,” kata Ujang

Ujang mengungkapkan, keberpihakkan ASN terhadap salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu, merupakan pelanggaran yang harus diberikan sanksi yang tegas.

“Jika dia (ASN) memihak dan tidak netral, itu merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Biar penegak hukum atau Komisi ASN yang periksa Lurah tersebut. Jika itu merupakan bentuk pelanggaran, maka harus diberi sanksi yang berat,” ungkapnya.

“Hukum tak boleh tebang pilih. Dan tak boleh hanya sampe Lurah tersebut, tapi harus menyentuh yang nyuruh dan yang memback up,” tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan informasi yang berhasil didapat, oknum Lurah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menulis pesan dalam whatsapp grup dengan bunyi Kata guru ngaji kita, nasrani adalah musuh besar kita. Barang siapa yang memilih pemimpin’e nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani. (ditutup dengan kalimat takbir).

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan informasi yang didapat, oknum Lurah tersebut menulis pesan dalam whatsapp group yang berbunyi: Kata guru ngaji kita, nasrani adalah musuh besar kita. Barang siapa yang memilih pemimpin’e nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani. (ditutup dengan kalimat takbir)