MCMNEWS.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tengah menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, sejumlah masyarakat secara gamblang melontarkan penolakan dengan hadirnya RUU HIP, hal itu lantaran RUU HIP dinilai mengaburkan sejarah Pancasila, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi penyebab konflik dimasyarakat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod Al-Barbasy, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa RUU HIP adalah produk perundang-undangan yang dinilai ‘ngawur’.

“Ini sudah bukan kontroversi, kalau kontroversi itu terdapat perbedaan pandangan, kalau ini sudah ngawur,” kata Ma’mun, ketika ditemui Mcmnews.id di UMJ, Jum’at, (19/6/2020).

“Pancasila itu sudah selesai, sudah final di 18 Agustus, sesuatu yang sudah selesai kok bisa kemudian ditarik lagi kebelakang, ke 1 Juni,” tambahnya.

Ma’mun yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ itupun menjelaskan, Pasal yang dianggap ‘ngawur’ bukan hanya pada Pasal 7 yang selama ini diperdebatkan, namun juga pada Point 4 dalam Penjelasan.

“Jadi saya menafsirkan dari penjelasan itu negara bisa refresif dengan menggunakan RUU ini, karena disitu negara akan memonopoli tafsir terhadap Pancasila,” jelasnya.

“Kalau nanti ada sengketa tafsir ideologi, negara yang akan ngomong, jadi Pancasila yang awal konsepnya adalah ideologi terbuka dengan nanti RUU ini nanti disahkan menjadi UU, Pancasila akan menjadi ideologi yang tertutup,” lanjutnya.

Ma’mun mengatakan, Pemerintah harus mampu mengakomodir tuntutan masyarakat yang menolak kehadiran RUU HIP, dikatakan Ma’mun, Pemerintah seharusnya bisa segera melayangkan surat kepada DPR.

“Jadi kalau memang pemerintah juga konsisten (menolak RUU HIP) segera keluarkan surat (kepada DPR), tapi kalau ini (seakan-akan) negara mau main-main, (padahal) disisi lain penolakannya sudah sangat massif.” tandasnya.